SIDOARJO – JATIM // Jurnalkompas.com
Mekanisme penanganan informasi pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan. Penanganan setiap laporan dugaan pencemaran yang masuk ke dinas terkait diketahui diproses secara bertahap berdasarkan nomor urut masuknya berkas aduan.
Menanggapi sistem kerja dan alur penanganan laporan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPP A-PPI), Hardep angkat bicara. Ia menekankan pentingnya transparansi pelayanan publik serta kecepatan respons dinas dalam menyikapi persoalan lingkungan yang menyangkut hajat hidup warga.
“Sebagai organisasi pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal keterbukaan informasi publik, kami mencermati mekanisme antrean laporan yang diterapkan DLHK Sidoarjo. Tertib administrasi sesuai urutan masuk memang baik, tetapi untuk kasus dugaan pencemaran lingkungan, dinas juga harus melihat tingkat kegawatdaruratan di lapangan,” ujar Hardep Ketum A-PPI dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurut pimpinan organisasi pers tersebut, dugaan pencemaran lingkungan—seperti pembuangan limbah industri ke aliran sungai maupun pencemaran udara—bersifat mendesak dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan secara langsung bagi masyarakat sekitar. Jika penanganan hanya terpaku pada urutan antrean tanpa pemilahan skala prioritas, dampak kerusakan dikhawatirkan makin meluas serta menyulitkan proses verifikasi bukti di lapangan.
Selain itu, Ketum A-PPI juga menyoroti hak masyarakat dan insan pers untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai perkembangan setiap laporan yang telah dilayangkan.
“Masyarakat pelapor maupun rekan-rekan jurnalis yang mengawal isu lingkungan membutuhkan kepastian dan keterbukaan data. Kami mendorong DLHK Sidoarjo untuk membuka secara transparan progres tindak lanjut aduan masyarakat, termasuk membentuk tim reaksi cepat untuk laporan pencemaran yang berisiko tinggi,” tegasnya.
Ia memastikan jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) akan terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dalam mengawal setiap aduan publik dan kebijakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo terkait daftar antrean laporan pencemaran lingkungan serta standar waktu penyelesaian verifikasi lapangan. By
