Subang _ Jabar// Jurnalkompas.com , 7 November 2026 — Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., dan Advokat Darman Sri Gandi, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum, mendesak Kapolri memberi atensi atas dugaan penyerobotan sawah, pengancaman, dan intimidasi yang kembali dilaporkan di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mereka meminta kepolisian mengamankan situasi di lapangan, melindungi keluarga yang terdampak, dan mengusut peran semua pihak yang diduga terlibat.
Menurut tim kuasa hukum, pada Sabtu pagi, dua orang berinisial S dan D, yang disebut mengaku sebagai bagian dari Laskar Merah Putih (LMP) Subang, diduga kembali menggarap sawah di Dusun Karangmulya, dekat permukiman warga. Tim menyebut penggarapan itu terjadi setelah Kapolsek Blanakan menyampaikan larangan mengerjakan sawah di lokasi tersebut. Kuasa hukum menilai tindakan yang dilaporkan itu sebagai pengabaian terhadap arahan kepolisian dan meminta agar kejadian serta klaim afiliasi kedua orang tersebut diperiksa.
Lindungi Hak Perempuan dan Anak Desa Blanakan, Subang Jawa Barat dari tindakan Oknum Ormas LMP setiap hari membuat kegaduhan, berulang meresahkan masyarakat desa Blanakan, kembalikan Roh Bangsa Indonesia adalah negara Hukum, bukan negara Preman
“Sudah berapa kali warga harus melapor agar bisa merasa aman? Kami meminta polisi segera memeriksa siapa yang kembali menggarap sawah, siapa yang diduga melakukan intimidasi, dan apakah ada pihak yang memberi perintah atau mengoordinasikan tindakan di lapangan. Jika bukti dan syarat penangkapan terpenuhi, tangkap siapa pun yang terlibat. Jika kesalahannya terbukti di pengadilan, jatuhkan pidana sesuai hukum,” tegas Rikha.
Para Korban mengaku kehilangan penghasilan dan terpaksa berutang
Tim kuasa hukum menyatakan sawah yang dipersoalkan merupakan lahan bersertipikat yang diklaim oleh para korban yang didampingi. Menurut keterangan para korban kepada tim, mereka kembali merasa takut dan tidak dapat menggarap sawah yang selama ini menjadi sumber penghasilan. Mereka mengaku harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan anak dan cucu.
“Bagi keluarga ini, sawah adalah sumber nafkah. Ketika mereka takut turun ke sawah dan harus berutang untuk makan, perlindungan tidak bisa menunggu sampai sengketa selesai. Kami menagih kehadiran negara sekarang, terutama untuk melindungi perempuan dan anak dari ancaman susulan serta memastikan pendampingan pemulihan mereka berlanjut,” ujar Rikha.
Kapolsek Blanakan kirim anggota untuk mengecek lokasi, Kapolres Subang akan meminta keterangan para Pihak.
Advokat Rikha Permatasari menyampaikan Apresiasi kepada Kapolsek Blanakan dan Kapolres Subang atas respons terhadap laporan terbaru. Dalam komunikasi dengan tim kuasa hukum, Kapolsek Blanakan menyampaikan bahwa anggotanya telah berangkat untuk mengecek lokasi. Kapolres Subang menyatakan pihaknya akan mendengar keterangan pihak terkait pada Senin, 9 November 2026.
“Kami berterima kasih kepada Kapolsek Blanakan yang segera mengirim anggota dan kepada Kapolres Subang yang akan mendengar keterangan pihak terkait. Respons ini membantu memulihkan kepercayaan warga. Kami meminta pengecekan lapangan segera diikuti pemeriksaan saksi, pengamanan bukti, dan langkah nyata untuk mencegah keributan serta intimidasi berulang,” kata Rikha.
Tim kuasa hukum mendasarkan desakan itu pada Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman, sementara Pasal 28B ayat (2) menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
“Indonesia adalah negara hukum. Warga Blanakan harus bisa melapor tanpa rasa takut dan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Kami meminta perkara ini diusut sampai terang, dan meminta pertanggungjawaban setiap pihak yang melakukan perbuatan Melawan Hukum,” tegas Rikha Permatasari. By
